Sejak September
2014 hingga Februari 2015, Forum Penguatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (FPHPD)
aktif melakukan lobi kepada pemerintah
di kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari lobi ini adalah
untuk mendorong pemerintah kabupatan/kota agar menyusun peraturan daerah (perda) yang
memuat tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
 |
| lobi dengan DPRD Kota Jogja |
Kegiatan lobi
merupakan salah satu kegiatan dalam program Koalisi Menengah untuk Penyusunan
dan Advokasi Peraturan Daerah tentang ‘Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas’ di 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Program
ini dilakukan oleh Forum Penguatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang terdiri
CIQAL, ILAI (Independent Legal Aid Institute), dan MPM (Majelis Pemberdayaan
Masyarakat) Muhammadiyah. Program ini juga didukung oleh DRF (Disability Rights
Fund).
Sasaran kegiatan lobi
adalah penentu kebijakan publik terkait penetapan Prolegda meliputi Bupati/
Wakil Bupati,Walikota/ Wakil Walikota, satuan kerja pemerintah daerah yang
terkait (Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Pimpinan DRPD,
dan Komisi di DPRD yang menangani masalah sosial. Selain anggota FPHPD, lobi
juga melibatkan organisasi-organisasi Penyandang Disabilitas di masing-masing
Kabupaten/Kota.
Berikut adalah
kegiatan Lobi yang telah dilakukan:
- Lobi kepada Pemerintah Kota
Yogyakarta: dilaksanakan tanggal 17
September 201
- Lobi kepada Pemerintah Kabupaten
Sleman: dilaksanakan tanggal 19 September 2014 di Rumah Dinas wakil Bupati
Sleman
- Lobi kepada Pemerintah Kabupaten
Sleman: tanggal 26 September 2014
- Lobi kepada Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo: tanggal 16 Oktober 2014
- Lobi kepada badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul: tanggal 17 Oktober 2014 di Kantor Bappeda Kabupaten Gunung Kidul
- Lobi kepada Pemerintah Kabupaten
Bantul: tanggal 21 Oktober 2014
- Lobi kepada Komisi D DPRD
Kabupaten Bantul: tanggal 22 Oktober
2014
- Lobi kepada DPRD Kota Yogyakarta: tanggal 26 November 2014
- Lobi kepada Komisi IV DPRD
Kabupaten Kulon Progo: tanggal 5 Desember 2014
- Lobi
kepada Badan Legislasi daerah (Balegda) DPRD Kota Yogyakarta: tanggal 15 Januari 2015
- Lobi kepada Bupati Sleman: dilaksanakan
tanggal 16 Januari 2015
- Lobi kepada Komisi D DPRD
Kabupaten Sleman: dilaksanakan
tanggal 3 Februari 2015
Perkembangan
paska kegiatan lobi yang telah dilakukan, sebagai berikut:
- Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah
Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,
dan Pemerintah Kabupaten Bantul mendukung usulan penyusunan Perda mengenai
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- DPRD Kota Yogyakarta dan DPRD Kabupaten
Bantul memasukkan usulan penyusunan
Perda mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam
Prolegda 2015
- Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon
Progo akan membahas usulan Perda mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas di Tahun 2015 dengan melakukan perubahan Anggaran
Sekretariat DPRD di pertengahan tahun 2015 agar mendukung keperluan pembahasan Perda
tersebut. Komisi IV DPRD Kulon Progo berkomitmen berupaya Perda mengenai
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat ditetapkan di awal
tahun 2016
- Komisi D DPRD Kabupaten Sleman
akan mengusahakan pembahsan perda pada tahun 2015 atau selambatnya tahun 2016.
Tahun 2015 akan dimulai penyusunan materi perda (peraturan daerah).
