Senin, 17 Juli 2017

Mengecam Bully Penyandang Disabilitas (MF) Di Kampus Universitas Guna Dharma



Pernyataan sikap  Gerakan Masyarakat Peduli Hak-Hak Penyandang Disabilitas atas peristiwa  bullying terhadap mahasiswa  penyandang disabilitas di Kampus Guna Dharma.  



Mengecam Bully Penyandang Disabilitas (MF) Di Kampus Universitas Guna Dharma
16 Juli 2017

#stopbullydisabilitas
#shameonyougunadarma
#stopperundungandisabilitas
CP Gerakan Masyarakat Peduli Hak Hak Penyandang Disabilitas

Trian Airlangga 087780328205
Jonna Damanik +62 878-8845-7889

Peristiwa kekerasan yang menimpa MF mahasiswa Universitas Gunadarma yang dilakukan beberapa temannya di Kampus kembali menyanyat rasa kemanusiaan kita. Apalagi video yang berdurasi 14 detik yang diunggah oleh seseorang di Instagram menggambarkan tidak ada satupun yang mampu mencegah penghinaan tersebut, malah menunjukkan cara pandang sosial yang merendahkan. Bahkan saat korban berusaha membela diri menjadi bahan candaan dan teriakan yang memojokkan.
Situasi ini sangat menimbulkan keprihatinan yang mendalam. UU Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan pada pasal 42 ayat 3 bahwa Setiap Penyelenggara Pendidikan Tinggi wajib menfasilitasi pembentukan Unit Layanan Penyandang Disabilitas. Sedangkan di Pasal 145 menyatakan Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dalam pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Pasal 143 point a menjelaskan tentang peringatan setiap orang yang menghalang-halangi Penyandang Disabilitas memperoleh hak pendidikan.
Oleh karena itu kami yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Hak Hak Penyandang Disabilitasmenyampaikan hal hal sebagai berikut:

1.       Mengecam keras tindakan dan perilaku yang tidak manusiawi dari orang orang yang notabene sebagai mahasiswa.

2.       Mengecam segala bentuk cara pandang sosial yang mengarah pada penghinaan, merendahkan martabat kepada korban.

3.       Bagi semua Mahasiswa yang terlibat dan meramaikan perbuatan keji tersebut wajib diberikan sanksi sosial dan penyadaran tentang Hak Hak Penyandang Disabilitas.

4.       Hukuman sanksi sosial tersebut adalah 5 tahun berturut turut mengikuti kegiatan Penyandang Disabilitas, minimal 2 kali setiap bulannya.

5.       Menuntut pelaku dan para mahasiswa yang menyaksikan perbuatan keji tersebut untuk mendapatkan bimbingan dari orangtuanya masing masing dan tidak mengulangi perbuatannya lagi

6.       Pihak kampus agar segera mensosialisasikan cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan hak hak Penyandang Disabilitas sesuai UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas.

7.       Meminta Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai penanggung jawab keberlangsungan Pendidikan Tinggi segera melakukan evaluasi atas Pendidikan Inklusi yang tidak memperhatikan hak hak Penyandang Disabilitas di Universitas Guna Dharma dan mencegahnya agar tidak terulang kembali pada semua Universitas di Indonesia. 

8.       Kejadian ini harus menjadi perhatian semua lembaga Pendidikan Tinggi tentang pentingnya mensosialisasikan hak hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh civitas akedemikanya dengan membuka Layanan Unit Penyandang Disabilitas dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam setiap aksinya.

9.       Bahwa hak dan kedudukan Penyandang Disabilitas secara konstitusional mempunyai posisi yang sama baik dimata hukum, masyarakat, lingkungan pendidikan dan pemerintahan.

10.   Penyandang Disabilitas sebagai warga negara yang memiliki kebutuhan khusus, fisik, mental, intelektual, atau sensorik, akan berhadapan dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat, dengan berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga negara pada umumnya. Untuk itu semua pihak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang didalamnya mengandung 3 unsur yaitu tanggung jawab menghormati, tanggung jawab melindungi dan tanggung jawab memenuhi. Untuk itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk memenuhi aksessibilitas baik fisik maupun non fisik.

Untuk itu beberapa perwakilan dari gerakan ini akan mengadakan Aksi Simpatik pada 17 Juli 2017 Jam 10.00 di Gedung Rektorat Universitas Gunadarma di Jalan Margonda Raya Depok dengan agenda Audiensi, membacakan pernyataan sikap bersama dan surat keprihatinan dari setiap organisasi Penyandang Disabilitas.
Mari sebarkan ke jagad  sosial media untuk dukung. keluarga MF yang sedang shock atas perilaku mahasiswa terhadap anaknya.yang autis dengan

Mari Hentikan Kekerasan Kepada MF Penyandang Disabilitas Autis  https://t.co/3YpNex0QuK #stopbullydisabilitas #shameonyougunadarma

Untuk perjuangkan Disabilitas Jangan Menunggu Disabilitas
 Semoga ada hikmah besar dari peristiwa ini, untuk lebih memperhatikan hak hak penyandang
Penyandang Disabilitas. Tentunya pengalaman ini menjadi tahapan sosialisasi terus menerus UU Penyandang Disabilitas setelah disyahkan, guna memajukan hak hak Penyandang Disabilitas, dan umumnya membangun kualitas kehidupan yang lebih baik.
Demikian pernyataan sikap ini disampaikan untuk menjadi perhatian kita semua. 




Selasa, 04 Juli 2017

Pelayanan Publik Belum Menjangkau Difabel



Pelayanan publik seharusnya dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa hambatan dan diskriminasi.  Potret pelayanan publik  yang diunggah oleh Ece Wiganda warga kampung Cicadas Kecamatan Cisaat Sukabumi Jawa barat di media sosial, merupakan  cermin pelayanan publik  yang  belum  sepenuhnya  berpihak  kepada penyandang disabilitas.

Seperti dilansir di detik.com  saat itu, Ece sedang berada di kantor Samsat Sukabumi.  Karena meja kasir lebih tinggi dari tubuhnya, penyandang disabilitas tanpa kedua belah kaki ini kesulitan menjangkau meja kasir tersebut.

Berikut curhatan Ece yang diunggah di Facebook dan dimuat di detik.com  "Potret Layanan Publik (Samsat Kota Sukabumi) seharusnya pemerintah sudah memberikan fasilitas bagi para (penyandang) disabilitas (berkebutuhan khusus) untuk layanan publik seperti ini, sehingga saya tidak kesulitan ketika mau membayar pajak di kasir, karena tinggi badan saya tidak bisa menjangkau ke kasir (mohon atensi pemerintah terkait) untuk layanan publik khusus buat penyandang disabilitas," tulisnya seraya memposting foto dirinya ketika berada di kasir.

Berita selengkapnya.
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3386744/ece-curhat-tidak-adanya-layanan-khusus-difabel-di-samsat-sukabumi